Kemudian ke Komite II, Haji Uma juga melaporkan terkait penyeberangan ke Pulau Simeulu untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, sangat potensial untuk wilayah wisata, maka sangat dibutuhkan pembukaan pelabuhan dan penambahan armada kapal cepat.
Sedangkan untuk komite III DPD RI maraknya terjadi di Aceh dan provinsi lain, bahkan di seluruh Indonesia terkait Eksploitasi terhadap anak, bahkan anak yang masih dibawah umur dipergunakan dan dimanfaatkan tenaganya untuk bekerja,Haji Uma Bantu Pemulangan Nursaidah, Warga Peureulak yang Alami Patah Tulang dan Luka Serius di Malaysia
Baca halaman berikutnya >>
Kemudian perdagangan manusia semakin meningkat, setiap hari terjadi bahkan ribuan dipekerjakan diperusahaan Kamboja sebagai pengendali judi online.
"Maka menjadi catatan penting bagi kita semua mencari solusi agar tidak menelan korban," harap Haji Uma.
Haji Uma Kembali Terima Aduan TPPO Warga Pidie di Kamboja Disiksa Berat hingga Disetrum Listrik
Terakhir laporan komite IV DPD RI memicu pada Undang undang Nomor 9 tahun 2018 tentang penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), karena di Aceh merupakan produksi gas juga tetapi penghasilan dan pembayarannya dilakukan ke pusat, sementara daerah tidak tahu berapa hasil yang diterima oleh Aceh dan bagaiman pola yang dibagi.
"Maka ini butuh penjelasan supaya DBH itu jelas berapa penghasilan untuk Aceh, "ujar Haji Uma.
