Sementara itu, H. Irmawan, S.Sos., M.M., anggota DPR RI dari Fraksi PKB, turut memperkuat sikap Haji Uma dan rekan-rekannya di DPD RI. Dalam pernyataannya, Irmawan menyampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Haji Uma bukan sekadar aspirasi, tapi merupakan fakta yang didukung oleh data historis, sosial, dan yuridis.
“Saya tegaskan, kami di DPR RI bersama DPD RI akan mengawal persoalan ini hingga selesai. Ini bukan soal kepentingan politik, ini soal hak rakyat Aceh. Empat pulau ini sejak dulu merupakan bagian dari Aceh, dan itu dibuktikan oleh data yang sah dan kesaksian warga. Kita akan terus mendesak pemerintah pusat agar membatalkan keputusan Mendagri yang merugikan rakyat Aceh ini,” ujar Irmawan.
Dukungan dari seluruh elemen Forbes DPR/DPD RI memberi semangat tersendiri bagi masyarakat Aceh Singkil yang selama ini merasa terabaikan dalam pengambilan keputusan di tingkat pusat. Salah satu tokoh nelayan yang hadir bahkan menyatakan bahwa ini adalah pertama kalinya mereka melihat para wakil rakyat datang langsung meninjau dan berdiri bersama rakyat di atas tanah yang disengketakan.
“Ini bukan sekadar pulau, ini tanah rakyat Aceh. Ini marwah rakyat Aceh. Kami mohon, perjuangan ini jangan berhenti sampai wilayah kami kembali secara sah kepada Aceh,” ujarnya penuh harap.
Deklarasi ini menjadi awal dari gerakan kolektif yang lebih luas, tidak hanya sebagai simbol perlawanan damai, tetapi juga sebagai pernyataan bahwa masyarakat Aceh siap memperjuangkan kedaulatannya melalui jalur konstitusional. Dukungan dari para legislator nasional dan pemerintah daerah diharapkan mampu menjadi kekuatan yang mendorong penyelesaian secara adil, tuntas, dan berpihak kepada kebenaran sejarah.(Seni Hendri)
